Cegah Amuk Massa dan Anarkisme

 
Amuk massa merupakan hal yang esensial karena tindakan amuk massa menggambarkan masyarakat tidak puas akan suatu keadaan sehingga pemerintah khususnya pemerintah daerah harus bermusyawarah atau berkolaborasi dengan masyarakat guna pencegahan amuk massa yang bisa berujung pada anarkisme.
Demikian salah satu kesimpulan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) kabupaten dan kota se Sumut yang dibuka Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST diwakili Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP yang berlangsung dua hari, Jumat dan Sabtu (12-13/4) di Hotel Niagara Parapat.

Forum bertajuk “Bisakah Amuk Massa dan Anarkisme Dicegah ?” tersebut menghadirkan sejumlah narasumber selain Eddy Syofian juga Wadir Intelkam Poldasu AKBP Ponidi, Prof Dr Irmawati Psikolog (Dekan Fakultas Psikologi USU), Kol Purn H Nurdin Sulistyo SSos (Ketua FKDM Sumatera Utara), Kabinda Sumut, Drs Ansar Yamamah MA (Dosen Fakultas Syariah IAIN Sumut/Ketua Pusat Kajian Deradikalisasi IAINSU), H Syofian Harahap (tokoh pers) dan Dina Lumbantobing (Aktifis Perempuan/Pegiat Ornop).

Pertemuan Bahas 800 Ha Hutan di Tele Kab. Samosir “Panas”

 

Komisi A DPRD Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Samosir, Jumat (12/4) menyikapi semakin memanasnya tuntutan masyarakat menuntut Pemkab Samosir mencabut segala izin PT Gorga Duma Sari di APL Tele, seluas 800 hektar.

Pertemuan dengan Komisi A DPRD Sumut dengan Pemkab Samosir, managemen PT GDS dan Forum Pesona sebagai perwakilan masyarakat yang menggelar aksi demo menentang penebangan hutan beberapa hari lalu, di Ruang Rapat Kantor Bupati Jalan Rianiate Pangururan sempat memanas.

Pada sambutannya Sekdakab Samosir Hatorangan Simarmata mengharapkan semua stake holder yang hadir pada pertemuan itu, tetap saling menghargai dengan sudut pandang positif dalam penyampaian pendapat, dalam bentuk apapun itu.

Ketua Komisi A Oloan Simbolon didampingi Syamsul Hilal, Arifin Nainggolan, Alamsyah Hamdani, Amsal Nasution, Washington Pane, Hasbullah Hadi, Fitri dan Megalia, meminta penjelasan sesungguhnya dari Pemkab Samosir melalui satuan kerja terkait dan aspirasi masyarakat melalui Forum Pesona.

Saat penyampaian pendapat sempat terjadi ketegangan, ketika Dirut PT GDS Jonni Sihotang memberi penjelasan terkait operasional perusahaannya, yang langsung ditanggapi Fernando Sitanggang sebagai perwakilan masyarakat yang keberatan dengan aktifitas penebangan di hutan Tele.

Keduanya sempat adu mulut dengan tingkat emosi yang suhunya semakin tinggi, namun Ketua Komisi A Oloan Simbolon meredakan suasana, dengan mengatakan tetap memegang etika, karena agenda rapat harus melalui pimpinan rapat demi keterteban.

Setelah mendengar aspirasi dari seluruh peserta rapat, termasuk berbagai pertanyaan anggota Komisi A kepada perwakilan masyarakat dan para pemangku kebijakan di Samosir, Ketua Komisi A Oloan Simbolon menentukan hasil rapat.

Kesepakatan ditentukan dengan “melanjutkan” penghentian sementara aktifitas PT Gorga Duma Sari di APL Tele, sampai mekanisme terbitnya IPK di lokasi dimaksud dikoordinasikan dengan Departemen Kehutanan di Jakarta.

Oloan yang ditanya wartawan, tentang sanksi apa yang dikenakan kepada pihak PT GDS apabila di sana ditemukan aktifitas setela pertemuan ini mengatakan, perlu dipahami bahwa sanksi yang paling berat adalah moral.

Oleh karenanya komitmen ini harus dipegang teguh oleh semua pihak, karena agenda ini akan dibawa ke DPRD Sumatera Utara untuk dibahas. Dan selanjutnya Banmus akan menjadwalkan keberangkatan legislatif ke Departemen Kehutanan. Dan pihak terkait seperti Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir dan Propinsi, Badan Lingkungan Hidup Samosir dan Propinsi diminta ikut serta, ujarnya

Komisi D DPRDSU Rekomendasi Perpanjangan Runway Bandara Binaka

 

Komisi D DPRD Sumut merekomendasikan kepada Pemprovsu maupun pemerintah pusat agar membantu pembiayaan perpanjangan runway (landasan terbang) pesawat di Bandar Udara Binaka, Kota Gunung Sitoli. Hal itu diperlukan demi percepatan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat di Kepulauan Nias khususnya Kota Gunung Sitoli.

Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja Komisi D DPRD Sumut ke Kota Gunung Sitoli, diterima Wali Kota Martinus Lase di Aula Kantor Pemko, kemarin. Kunker Komisi D DPRDSU dipimpin Ketua dan Wakil Ketua Komisi D DPRDSU, Guntur Manurung dan Sudirman Halawa, diikuti sejumlah anggota.

Di antaranya H Ajib Shah, Budiman P Nadapdap, H Marahalim Harahap, Analisman Zalukhu, Murni Elieser Verawaty Munthe, H Muhammad Nuh, Muhammad Nasir, Restu Sarumaha, dan Ramli.

Pada peninjauan landasan terbang Bandara Binaka, kalangan dewan mengaku kondisi runway tersebut cukup memprihatinkan bagi keselamatan pesawat. Sebab selain kurang lebar dan panjang, kondisi landasan terbang Bandara Binaka juga saat ini kondisi cukup kasar.

"Sangat terasa sekali tadi sewaktu pesawat mendarat sangat kasar, sehingga para penumpang sedikit histeris menjerit,"katanya.

Untuk itu, Ketua Komisi D dan Anggota Guntur Manurung dan Budiman P Nadapdap menyatakan mendukung perpanjangan runway Bandara Binaka Gunung Sitoli."Kita berharap Pemprovsu turut serta mengalokasikan dana untuk perpanjangan runway Bandara Binaka, minimal 500 meter lagi. Hal ini diperlukan ke depan, agar Bandara Binaka bisa dilandasi pesawat berbadan lebar seperti Boeing 737,"katanya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, perlunya perpanjangan landasan pacu di Bandara Binaka sebagai momentum awal percepatan pembangunan di Kepulauan Nias.

"Kita yakin, jika bandara dibenahi diikuti dengan pembenahan sarana infrastruktur lainnya di Kepulauan Nias khususnya Gunung Sitoli, cita-cita pembentukan Provinsi Kepulauan Nias akan segera terwujud,"kata Guntur dan Budiman.

Sebelumnya, Wali Kota Gunung Sitoli, Martinus Lase mengaku, pihaknya sangat berharap kepada pemerintah khususnya Pemprovsu agar membantu pembiayaan perpanjangan landasangan terbang hingga pembenahan sarana-prasarana infrastruktur Bandara Binaka. Sebab, bandara tersebut merupakan satu-satunya pintu masuk yang mudah dilalui jika daerah lain menuju seluruh penjuru Kepulauan Nias.

Menurut Martinus, mendesaknya dilakukan perpanjangan runway Bandara Binaka agar bisa dilandasi oleh pesawat berbadan besar seperti pesawat boing. Sebab, landasan terbang Bandara Binaka saat ini hanya bisa dilandasi pesawat berbadan kecil seperti Wings Air jenis ATR.

"Kita sudah beberapa kali bertemu dengan Menteri Perhubungan, yang menyatakan bersedia untuk memperpanjang landasan sehingga bisa menampung pesawat besar yang langsung dari Jakarta ke Kepulauan Nias.Untuk itu, kami juga berharap dukungan dari Pemprovsu,"kata wali kota.

Menanggapi pernyataan wali kotai, Anggota DPRDSU dari Fraksi Partai Demokrat, Marahalim Harahap minta kepada wali kota, agar meningkatkan komunikasinya dengan Pemprovsu dalam melobi realisasi prgram anggaran pembangunan di daerah.

Dia juga berharap wali kota bersama kepala daerah lainnya di Kepulauan Nias bersatu dalam melakukan lobi program pembangunan ke pemerintah di atasnya yakni Pemprovsu.