Bea Cukai Sumut Musnahkan Barang Ilegal

Medan (DTO)

Kegiatan pemusnahan barang yang melanggar ketentuan tersebut dilaksanakan  Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi ,Kajatisu, Poldasu,Kanwil DJBC Sumut, Kepala Kantor Bea Cukai Belawan,serta instansi terkait diantaranya Kejari Belawan, Polres Pelabuhan Belawan, Pelindo I Cabang Belawan, Karantina Pelabuhan.

Dilaksanakan pemusnahan bersama berupa barang bukti tindak pidana kepabeanan di bidang impor dan barang yang dikuasai Negara pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Sumatera Utara (Sumut) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Belawan.

Ribuan Minuman keras dan minuman kaleng mengandung zat Etil Alkohol (MMEA) beserta roko,obat-obatan dan barang kosmetik palsu lainnya dimusnahkan dengan cara pengilasan dan dibakar.  Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi didampingi Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara. Iyan Rubiyanto dan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Belawan, Lupi Hartono serta Kejatisu M.Yusni mengatakan, pihak Bea Cukai memusnahkan barang bukti hasil penindakan Kanwil DJBC Sumut dan KPPBC TMP Belawan sejak tahun 2014 hingga 2015 terhadap produksi dan peredaran barang kena cukai baik berupa Rokok, Miras,Obat-obatan,Kosmetik,Minuman ringan yang ilegal dan tidak membayar cukai.

Hal ini merupakan aksi nyata DJBC dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan menindaklanjuti instruksi Presiden.  Penangkapan barang kena cukai semakin gencar dilakukan oleh DJBC dengan harapan tidak ada lagi barang kena cukai baik berupa rokok maupun minuman keras yang ilegal dan tidak bayar cukai.

Barang illegal tersebut selain tidak membayar cukai sehingga menganggu perekonomian yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat .

'ini penting ada obat yang tanpa izin kalau obat itu sampai palsu, merugikan dua kali,maka ini merugikan dua kali pertama dari sisi perizinan dan keuangan negara karena tidak bayar pajak dan tidak bayar bea masuk yang kedua yang paling merugikan adalah kesehatan konsumen karena dia komsumen pikir sudah berobat pada hal sebenarnya obat itu belum tentu benar-benar di rekomendasikan khasiatnya oleh dokter , kosmetik juga demikian kalau sempat kosmetik kualitasnya rendah dan mengandung bahan-bahan beracun ini tentunya akan berbahaya bagi komsumen , ini merupakan perlindungan terhadap masyarakat."

Oknum TNI AD Tembak

 
Jakarta (GDO)
Anggota TNI AD, Yon Intel Taipur Kostrad Cilodong, Depok, Serda YH menembak kepala seorang pengendara motor bernama Marsin Samani alias Japra (40) di Jalan Raya Mayor Oking, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (3/11). Pelaku menembak Japra karena kesal dengan ulah berkendara korban yang dinilai ugal-ugalan.

 Korban langsung tewas di lokasi kejadian dengan luka tembak di kepala, dengan kondisi tembakan peluru tepat mengenai mata tembus ke belakang kepala korban. Bahkan aksi pelaku tersebut dilakukan pada saat kondisi arus lalu lintas sedang padat dan di depan mata ratusan warga.

  "Kejadian sekitar pukul 16.30 WIB, di depan SPBU Ciriung Cibinong," ujar Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Auliya R Djabar, Selasa (3/11).

Menurut Kapendam Siliwangi Kolonel Robertson, kejadian bermula ketika Serda YH berangkat dari arah Cibinong menuju Sentul menggunakan mobil CRV berwarna Silver dengan nomor Polisi F 1239 DZ. Di dalam kendaraan, pelaku sedang bersama istrinya, Ratih Ayu Dewi.

Saat berada di putaran PLN, Jalan Mayor Oking, Cibinong, tiba-tiba Marsim Sarman mengendarai Honda Supra menyalip dari arah kiri. Melihat itu, Serda YH langsung membunyikan klakson karena tak terima dengan cara Marsim Sarman membawa motor yang dinilainya ugal-ugalan.

"Yang bersangkutan tidak terima dengan cara korban yang membawa motor secara zig zag," terang Partison Selasa (3/11)

Lanjut dia, setibanya di depan SPBU Ciriung, Bogor, Serda YH berhenti ke pinggir dan terlibat adu mulut dengan korban dan teman-temannya. Serda YH lantas mengeluarkan senjata api (Senpi) jenis FN dan saling dorong dengan korban.


"Tiba-tiba senpi meletus dan mengenai dahi korban. Korban langsung jatuh dan meninggal dunia," papar dia.

Melihat korban bersimbah darah, pelaku naik ke mobilnya dan berencana menyerahkan diri ke POM. Namun teman-teman korban menghentikan kendaraannya di depan Pospol.

"Pelaku setelah itu langsung naik ke mobil dan berencana menyerahkan diri ke PM. Teman-teman korban memberhentikan kendaraan pelaku di depan Pos 9B kemudian diamankan di Pos 9B." tutup dia.(ant)
Diduga karena serempetan oknum anggota Kostrad TNI AD tega menembak mati pengendara sepeda motor di Jalan Mayor Oking, Ciriung, Cibinong, Bogor.

Informasi dihimpun menyebutkan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 WIB, Selasa (3/11/2015). Korban tewas mengenaskan di lokasi kejadian dengan luka tembak di kepala tepat dimata hingga tembus ke bagian belakang kepala.

"Ya benar mas, kejadiannya tadi sore sekitar pukul 16:30 WIB, di depan SPBU Ciriung Cibinong," jelas Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Auliya Djabar, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Selasa (3/11)

Penembakan dilakukan oknum anggota Kostrad Serda YH terhadap Marsin alias Japra (40). Saat itu sepeda motor Honda Supra B 6108 PGX yang dikemudikan Japra menyerempet mobil Honda CRV berwarna silver dengan nopol F 1239 DZ yang dikendarai oleh pelaku.

Karena korban tak mau berhenti, pelaku mengejarnya dan langsung menembak kepala korban di Jalan Raya Mayor Oking di depan SPBU Ciriung.

Setelah menembak korban hingga tewas, pelaku langsung menancap gas kendaraanya untuk melarikan diri, ke arah Citeureup yang diduga akan melarikan diri ke arah tol Jagorawi.

Akan tetapi, warga dan anggota Polsek Citeureup di depan Pos Polisi 9B, Jagorawi dan langsung mengejar dan menangkapnya kemudian dibawa ke Polsek Citeureup. Sedangkan korban langsung dibawa ke RS Polri Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur

source: http://metro.sindonews.com/read/1058596/170/oknum-anggota-kostrad-tembak-mati-pengendara-motor-di-cibinong-1446556252

 
Medan (Gudang Data)
Purnawirawan TNI/Warakawuri/Yatim Piatu penghuni Asrama Widuri eks Brigif 7/RR   Marindal Kelurahan Harjosari Medan Amplas menolak pengosongan menyusul terbitnya surat pengosongan paksa yang ditujukan pada beberapa warga  Kompleks Asrama Widuri, Kelurahan Harjosari Medan Amplas.
Badan Musyawarah Warga (Bamus) Purnawirawan TNI/Warakawuri/Yatim Piatu menilai surat itu tidak layak dikeluarkan mengingat proses hukum lahan tersebut masih berlangsung di Mahkamah Agung (MA).
“Surat yang ditandangani Aslog Letkol Anggoro Nur Setiawan SIP MSi tertanggal 22 September 2015 dan 28 September 2015 ini tak semestinya dikeluarkan karena proses hukum masih berlangsung. Lagipula, yang berhak melakukan eksekusi jika putusan sudah berketetapan hukum adalah pengadilan negeri, bukan Kodam. Ini menunjukkan jika mereka berupaya mengganggu ketenangan warga,”jelas Ketua Bamus Purnawirawan TNI/Warakawuri/Yatim Piatu Kompleks Asrama Widuri, Mansyur Maha didampingi pengurus pada wartawan, Minggu (11/10).
Lebih jauh, dari ratusan rumah yang berada di komplek tersebut, hanya 6 rumah saja yang mendapatkan surat pengosongan tersebut. Keenam orang ini  merupakan tokoh di Komplek Asrama Widuri yang dianggap memiliki pengaruh dengan penghuni komplek lainnya.
Sengketa tanah dan bangunan Asrama Widuri dimulai dengan adanya upaya penggusuran paksa oleh Kodam I/BB pada 2007 lalu. Warga pun melawan karena sejarah asrama berbeda dengan asrama lainnya yang dibangun oleh negara.
Asrama Widuri yang berlokasi di Lingkungan II dan XV Kelurahan Harjosari II, Medan Amplas, dibangun oleh Kolonel Maludin Simbolon pada 1956 dengan menggunakan dana pribadi. Komplek tersebut dibangun untuk menyatukan seluruh anggota Kolonel Maludin yang selama ini menyebar ke mana-mana. Karena Kolonel memberontak dan melarikan diri, Asrama Widuri dihuni oleh Yonif 121/MK lalu Yonif 126/KC dan terakhir Brigif 7/RR.
Setelah Brigif 7/RR dilikuidasi pada 1984, asrama tersebut tidak dihuni kesatuan manapun. Lalu sejak 1985, warga sudah membayar PBB sendiri.
Lalu pada 1998, Kolonel Maludin Simbolon menolak permintaan keluarganya untuk mengelola asrama tersebut dan sepenuhnya menyerahkan hak atas asrama tersebut kepada para penghuninya.
Namun latar belakang tersebut tidak diakui pihak Kodam dan tetap melakukan upaya penggusuran. Sehingga, pada 2009, warga menempuh jalurhukum ke pengadilan negeri. Hingga saat ini, prosesnya masih berlangsung di Mahkamah Agung.
“Kami terus menunggu proses hukum yang sedang berlangsung. Semua pihak harus menghargainya, jangan melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi hukum,”tukasnya.

Kodam I Bukit Barisan Kembali Kosongkan Rumah Purnawirawan di Asrama Widuri

Medan (Gudang Data)

Awalnya, prajurit TNI ini sebelum melakukan pengosongan, memang mencoba melakukan negosiasi dengan penghuni rumah, namun penghuni rumah tetap menolak dan ngotot mempertahankan rumahnya. Bahkan seorang ibu yang berlinang air mata itu bertahan sambil menggenggam sebilah parang ditangannya.

“Kalau memang mau pindah silahkan angkati barang kami, tapi bunuh kami dulu,” ujarnya sambil mengacungkan parang tersebut.
Matanya tampak berlinang ketika melihat prajurit yang berdiri di depan pintu. Di dalam rumah terlihat seorang anak laki-laki duduk di sebuah bangku panjang. Tampaknya dia menderita penyakit kulit yang cukup parah. “Liatlah anak kami, cemana mau kami buat, dia punya penyakit,” ujar ibu tersebut.
Mendengar itu, salah seorang prajurit membacakan surat putusan kasasi yang menyatakan keluarga tersebut harus mengosongkan rumah. Karena itu, penghuni rumah tetap memohon untuk meminta waktu mencari rumah sewa sebagai hunian yang baru.
Namun, prajurit yang sepertinya sudah tak bisa diajak kompromi langsung mengangkati barang-barang yang ada di dalam. Berbagai perabotan dikeluarkan ke lapangan yang ada di depan rumah.
Pengosongan rumah sempat terhenti ketika ada seorang pemuda yang mengaku dari sebuah ormas berusaha menghadang prajurit. “Tolonglah pak pakai hati, jangan kayak gini caranya, kita, pakailah hati nurani,” ujar lelaki berbadan tambun itu.
Matanya tampak merah berlinang air mata, mencoba untuk bernegosiasi dengan pimpinan prajurit. Namun lelaki tersebut kemudian dibawa ke depan rumah dan pengosongan rumah tetap berlanjut.
Diketahui, rencananya prajurit TNI melakukan pengosongan sembilan rumah dinas aktif TNI yang berada di Komplek Widuri. Nantinya rumah tersebut akan ditempati pemilik baru. Sebelumnya rumah dinas itu sudah dihuni selama puluhan tahun oleh purnawirawan TNI(Par)

Pengosongan rumah asrama di Medan ricuh, penghuni teriaki tentara

 
Pengosongan rumah dinas di Jalan Pancasila, Asrama Kodam I Bukit Barisan di Sunggal, Medan, berlangsung ricuh. Keluarga penghuni menolak rumahnya dikosongkan.

Eksekusi dilakukan puluhan personel TNI. Hari ini mereka mengosongkan satu unit dari ratusan rumah yang akan ditertibkan di asrama itu.

Kericuhan bermula saat personel TNI mengeluarkan paksa barang-barang dari dalam rumah. Penghuni yang merupakan keluarga purnawirawan TNI tidak terima, mereka berteriak dan berusaha menghalangi upaya petugas.

Meski mendapat protes dan sempat dihalangi, upaya pengosongan tetap berlangsung. Warga hanya bisa menyampaikan kekecewaannya dengan berteriak.

"Suatu saat kalian akan pensiun, kalian dibuat seperti ini, bagaimana rasanya," teriak Farida, salah seorang yang menolak penggusuran, Rabu (9/9).

Selain itu, pengosongan paksa ini dinilai pilih kasih. Alasannya, hanya 400 dari 800 unit rumah di asrama Sunggal yang dikosongkan. "Jangan kami satu-satu dikosongkan. Beri kami solusi," sebut Farida.

Sementara Panglima Kodam I Bukit Barisan Mayjend Lodewyk Pusung mengatakan, penertiban ini dilakukan karena masih banyak prajurit aktif yang terpaksa mengontrak di luar asrama. Kalau para purnawirawan keluar dari asrama itu, prajurit aktif bisa masuk ke sana.

"Saya sudah koordinasikan dengan senior-senior, mengimbau dan mengajak mereka untuk melihat kami yang masih dinas. Terus terang saja, masih banyak prajurit saya yang tinggal di luar," kata Lodewyk.

Menurut Lodewyk, dia meneruskan kebijakan pangdam sebelumnya dan telah ada proses sebelum penertiban dilakukan. "Dan ada data rumah itu disewa, sedangkan di satu sisi anggota saya ngontrak di luar," ucapnya.

Ada Rekayasa Vonis Mati Perdana di Nias

 
Kasus tokek yang berujung vonis mati Yusman Telaumbanua bukan kriminalisasi pertama di Nias. Faktanya, kriminalisasi marak di daerah yang pernah porakporanda akibat tsunami itu.

"Tahun kemarin ada 17 kasus yang kita temukan terindikasi direkayasa. Sekarang sudah mencapai hampir 120-an kasus," kata Koordinator Badan Pekerja KontraS Haris Azhar di kantor Kontras, Senin (16/3/2015).

Menurut Haris, rekayasa kasus terjadi karena minim bukti. Tak jarang pula itu hanya untuk memenuhi kuota aparat penegak hukum.

"Ya, biasanya bisa jadi karena 'target' atau angka yang dikejar polisi. Jadi diada-adakan," tutur Haris.

Itu pula yang menimpa Yusman. Vonis mati untuk Yusman bermula dari jual beli tokek milik majikan Yusman. Alkisah, ada tiga orang yang berani membeli tokek itu seharga Rp500 juta. Yusman diperintah oleh majikannya menjemput ketiga pembeli yang tak lain adalah Kolimarinus, Jimmi, dan Rugun.

Yusman mengajak kakak iparnya, Rasulah. Mereka menumpang ojek. Entah bertemu atau tidak, tahu-tahu Yusman dan Rasulah dituduh menghabisi nyawa ketiga calon pembeli tokek itu. Motifnya, perampokan.

"Padahal, ketiga calon pembeli tak pernah membawa duit Rp500 juta seperti dikatakan polisi. Mereka cuma menenteng Rp7 juta," terang Haris.

Haris menyayangkan vonis mati buat Yusman. Apalagi, hukuman mati keluar dari proses hukum yang tidak berintegritas dan terlalu dipaksakan. Contah kasus ini dipaksakan karena kepolisian nekat memark-up usia Yusman dari 16 jadi 19 tahun, semata-mata agar tersangka bisa divonis mati.

Kenapaya Bisa Kasus bungkam di Polresta Medan

 
Muslim (50) Ayah Fachru Riza sangat berharap pihak Reskrim Polresta Medan menindak lanjuti kasus anaknya yang menjadi korban penipuan dan pengelapanyang sampai hari ini sepertinya jalan di tempat .Menurut muslim anaknya Facru Riza warga Jalan Terusan Negara No 25 Medan telah melapor ke polresta Medan dengan nomor Laporan Polisi (LP) 239/1/2011/SU/ Resta Medan yang sempat SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan) dengan nomor SPP Sidik/223/a/IV/2014/ Reskri karena penipuan .

Yang mengherankan lagi kok Pengadilan Negeri (PN) Medan telah mengabulkan gugatan praperadilan (prapid)  yang dilakukan oleh Fachrul Riza, yang tertuang dalam putusannya nomor.40/Pra.Pid/2014/PN Mdn.

Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta dan Kasat Reskrim Polresta Medan Kompol Wahyu Baram tidak berkomentar ketika mengetahui hal tersebut. Sementara itu penyidik Unit Reskrim Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), Sucipto yang menangani kasus tersebut terkesan menghindar ketika akan ditanya kasus yang menimpa Fachrul Riza itu. "Dia tidak masuk Bang, sakit dia," cetus salah seorang petugas jaga di ruangan penyidik Unit Tipiter itu.

Polresta Medan Belum Ungkap Korupsi Alkes RS Pirngadi

 
Adanya informasi ada perbedaan pendapat antara Sat Reskrim Polresta Medan dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dalam penanganan kasus Korupsi Alkes di rumah sakit Prigandi Medan menyebabkan  kasus dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) RSUD dr Pirngadi Medan mengendap di Polresta Medan. Bahkan, berkas ke 8 tersangka dalam kasus ini tak kunjung P-21 (lengkap). Pasalnya,dan ini sudah memasuki tahun pertama.

 Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Wahyu Bram. "Petunjuk tertulis yang disuruh kejaksaan menurut kami janggal. Makanya tidak terpenuhi (berkasnya)," kata Wahyu Bram

Sebelumnya, terkait perkara ini, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Medan, Haris Hasbullah sempat menyarankan agar Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Wahyu Bram untuk menyerahkan kasus tersebut ke Pidsus Kejari Medan.

"Kalau tak sanggup serahkan (ke Kejari Medan) lah," tegas Haris, Kamis 5 Februari lalu.

Diketahui, kasus korupsi alkes yang bersumber dari dana Direktorat Jendral (Dirjen) Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran (TA) 2012 senilai Rp 2,5 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp 1,1 miliar ini, sejak penyidikan dimulai pada tahun 2013 hingga sekarang, Kejari Medan sudah 5 kali mengembalikan berkas perkara milik 8 tersangka. Salah satunya eks Direktur utama (Dirut) RSUD dr Pirngadi Medan, Amran Lubis. yang dinyatakan P-19 (belum lengkap).