Djan Faridz Minta PPP Sumut Tetap Solid

Medan(Gudang Data)
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H Djan Faridz menyatakan, Muktamar VIII di Asrama Haji Pondok Gede sebagai muktamar ilegal. Karenanya dia meminta PPP di Sumatera Utara (Sumut) tetap solid, istiqamah, dan tetap berjalan mempersiapkan diri menghadapi pilkada serentak, verifikasi parpol 2017, dan Pemilu 2019.
“Muktamar islah di Asrama Haji Pondok Gede tu bukan Muktamar PPP, karena landasan hukumnya tidak jelas. Sebab berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 601, Ketum PPP itu adalah Djan Faridz dan Sekjen Dimyati Natakusumah,” kata Djan Faridz saat menyampaikan arahan melalui telepon pada Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) PPP Sumut, di Hotel Garuda Plaza, Medan, Sabtu (9/4).
Rapimwil dihadiri Ketua DPW PPP Sumut Aswan Jaya SH MKomI, Sekretaris Parulian Siregar MA, Bendahara M Syafii Sitorus, Wakil Ketua Dtm Abu Hasan Maturidi SH, H Makmur Ritonga, Alfi Syahrin MIKom, Wakil Sekretaris Ridwan Asnawi ST, Budiman Tanjung, Sulaiman Suhdi, dan pengurus DPW lainnya, serta Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Sumut.
Terkait dukungan pemerintah dengan kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri di Asrama Haji Pondok Gede, menurut Djan sikap itu akan memelihara konflik PPP.
Sedangkan ketidakinginan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengesahkan PPP yang telah dimenangkan MA, dinilai sebagai kepentingan untuk menghancurkan partai Islam di Indonesia.
“Menteri Hukum dan HAM sedang menghadang parpol Islam untuk solid, berkembang, dan bersatu serta kuat untuk memenangkan Pemilu 2019,” tandas Djan.
Soal kehadiran Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair (Mbah Moen) di Pondok Gede, menurut Djan semata-mata menjaga hubungan silaturahmi dengan Presiden Jokowi. Sedangkan sikap Suryadharma Ali (SDA) yang disebut menyetujui Muktamar VIII, harus dipahami posisi SDA yang sedang tertekan atau ditekan.
“Komunikasi terakhir saya dengan Pak SDA, dia tidak setuju dengan Muktamar Pondok Gede, karena hati dan sikap dia tetap mengakui hasil Muktamar VIII di Hotel Grand Sahid, Jakarta, 2 November 2014 dengan Ketum Djan Faridz dan Sekjen Dimyati,” kata Faridz melalui telepon yang diperdengarkan melalui pengeras suara kepada peserta Rapimwil Sumut.
Sementara itu Aswan Jaya mengatakan, rapimwil ini sebagai arena konsolidasi PPP di bawah naungan putusan MA 601 untuk melihat PPP Sumut apakah solid atau tidak. Ternyata semua pengurus DPW dan DPC PPP di Sumut di bawah pimpinan Djan Faridz masih menyatakan tetap solid dan isitiqamah.
“Dalam rapimwil ini semua menyatakan tetap solid, karena semua yakin, putusan MA nomor 601 cukup kuat dan Allah akan meridoi orang-orang yang memperperjuangkan kebenaran,” kata Aswan Jaya.
Dalam rapimwil yang berlangsung sehari itu, kata Aswan, telah dirumuskan langkah-langkan persiapan menghadapi pilkada di Kota Tebing Tinggi dan Tapanuli Tengah, menghadapi verifikasi parpol tahun 2017 dan Pemilu 2019.
Selain itu, rapimwil juga merumuskan formulasi membangun partai mulai dari tingkat DPC, PAC hingga ranting. “Di sini kami membahas program 100 KTA per kecamatan, sebagai salah satu syarat verifikasi parpol,” tuturnya.
Abu Hasan Maturidi menambahkan, PPP Sumut sangat kompak dan siap sampai titik akhir memperjuangkan kebenaran yang telah dikangkangi pemerintah. “PPP Sumut tidak pernah ragu mempertahankan kebenaran. Itu terlihat dengan kekompakan pada rapimwil, semua sepakat siap berjuang menegakkan kebenaran sesuai dengan putusan MA,” tandas mantan Anggota DPRD Sumut ini.
Sedang Parulian Siregar menjelaskan, dalam rapimwil juga dirumuskan sikap politik eksternal PPP, diantaranya meminta Pemprovsu konsentrasi membangun kepentingan masyarakat, apalagi gubernur sudah definitif, tinggal menunggu tanda tangan Presiden.
“Pemprovsu jangan lagi menunda-nunda pekerjaan yang sudah lama tertunda akibat kasus hukum. Karenanya diminta Pemprovsu bersama pemerintah kabupaten/kota kembali inovatif dan produktif membangun Sumut,” kata Parulian. (upi)

LSM Kebenaran Untuk Rakyat :Polsek Patumbak Tangkap Lepas Pemakai Narkoba Kepala UPT Simalungun Dinas Bina Marga Sumut

 
Kompol Wilson Pasaribu 

Medan-(Gudang Data)

Firdaus Prabowo Bsc Ketua LSM Kebenaran Untuk Rakyat sangat heran mengenai menegenai tangkap lepas yang dilakukan kapolsek patumbak yang sat ini dipimpim kompol Wilson Bugner Pasaribu ,yang menangkap kepala UPT (Unit Pelayanan Tenik)Kab Simalungun ,di Dinas Bina Marga Sumut Habson Sauli Kifli st yang katanya ditangkap (3/4)Di Hotel Hermes Place Medan bersama bersama seorang teman wanitanya dan dilepas hari yang sama .

Padahal menurut kapolsek Wilson Pasaribu sudah lama mengenal dengan Habson Sauli Kifli st semasa bertugas disimalungun .Dan Wilson Pasaribu sudah menargetkan oknum Ka Upt Bina Marga Propsu tersebut.Berarti Wilson Pasaribu sudah tau Habson Sauli Kifli sering lakukan pesta narkoba .

Ada informasi beredar sat penagkapan Habson Sauli Kifli sedang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu pada penagkapan tersebut terdapat satu buah bong,ada sisa sabu sabu dikaca firilek dikamarnya .Dan pengakuan Habson Sauli Kifli dia konsumsi narkoba karena suntuk menghadapi pekerjaan .Sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak beberapa bulan terakhir .Ya,itulah kerja polisi sekarang ini .Dia bias menagkap diapula bias melepaskan tanpa melalui pengadilan ujar Firdaus.(glora) 

Dandim Makassar Terlibat Sabu Dihotel Hotel D'Maleo

 Komandan Kodim (Dandim) 1408/BS, Makassar, Kolonel Infanteri Jefry Oktavian Rotti. 
Makasar (GD)
Penangkapan Dandim 1408/BS Makassar Kolonel Inf Jefri Oktavian Rotty saat pesta sabu, cukup mengejutkan semua pihak, termasuk anak buahnya di Markas Kodim 1408/BS Makassar.
Bagaimana tidak, pada  Selasa (22/3/2016) pagi lalu, Dandim 1408/BS Makassar Kolonel Inf Jefri Oktavian Rotty memimpin pelaksaan tes urine terhadap seluruh anak buahnya serta PNS di Kodim Makassar.Seperti yang dikutip dari website Kodim Makassar, saat itu Dandim Makassar mengaku tes urine tersebut dalam rangka pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dandim Makasssar mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah TNI AD agar jangan ada prajurit TNI terlibat narkoba, khususnya anggota Kodim 1408/BS atau masuk jaringan pengguna barang haram ini.

Dandim Makassar juga sangat tidak mengharapkan ada anggotanya yang terlibat maupun positif menggunakan narkoba. Sebagai langkah antisipasi, Dandim 1408/BS/Kasdim mengadakan tes urine secara mendadak dan diapelkan luar biasa terhadap semua personil Kodim 1408/BS, baik perwira, bintara maupun tamtama serta PNS jajarannya.
“Yang terbukti terlibat narkoba, tidak ada ampun. Tidak ada kata maaf dan akan dipecat dari dinas keprajuritan TNI,” tegasnya saat itu.
Lalu bagaimana kalau Dandim 1408/BS Makassar Kolonel Inf Jefri Oktavian Rotty sendiri yang ditangkap nyabu?