Pertemuan Bahas 800 Ha Hutan di Tele Kab. Samosir “Panas”

 

Komisi A DPRD Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Samosir, Jumat (12/4) menyikapi semakin memanasnya tuntutan masyarakat menuntut Pemkab Samosir mencabut segala izin PT Gorga Duma Sari di APL Tele, seluas 800 hektar.

Pertemuan dengan Komisi A DPRD Sumut dengan Pemkab Samosir, managemen PT GDS dan Forum Pesona sebagai perwakilan masyarakat yang menggelar aksi demo menentang penebangan hutan beberapa hari lalu, di Ruang Rapat Kantor Bupati Jalan Rianiate Pangururan sempat memanas.

Pada sambutannya Sekdakab Samosir Hatorangan Simarmata mengharapkan semua stake holder yang hadir pada pertemuan itu, tetap saling menghargai dengan sudut pandang positif dalam penyampaian pendapat, dalam bentuk apapun itu.

Ketua Komisi A Oloan Simbolon didampingi Syamsul Hilal, Arifin Nainggolan, Alamsyah Hamdani, Amsal Nasution, Washington Pane, Hasbullah Hadi, Fitri dan Megalia, meminta penjelasan sesungguhnya dari Pemkab Samosir melalui satuan kerja terkait dan aspirasi masyarakat melalui Forum Pesona.

Saat penyampaian pendapat sempat terjadi ketegangan, ketika Dirut PT GDS Jonni Sihotang memberi penjelasan terkait operasional perusahaannya, yang langsung ditanggapi Fernando Sitanggang sebagai perwakilan masyarakat yang keberatan dengan aktifitas penebangan di hutan Tele.

Keduanya sempat adu mulut dengan tingkat emosi yang suhunya semakin tinggi, namun Ketua Komisi A Oloan Simbolon meredakan suasana, dengan mengatakan tetap memegang etika, karena agenda rapat harus melalui pimpinan rapat demi keterteban.

Setelah mendengar aspirasi dari seluruh peserta rapat, termasuk berbagai pertanyaan anggota Komisi A kepada perwakilan masyarakat dan para pemangku kebijakan di Samosir, Ketua Komisi A Oloan Simbolon menentukan hasil rapat.

Kesepakatan ditentukan dengan “melanjutkan” penghentian sementara aktifitas PT Gorga Duma Sari di APL Tele, sampai mekanisme terbitnya IPK di lokasi dimaksud dikoordinasikan dengan Departemen Kehutanan di Jakarta.

Oloan yang ditanya wartawan, tentang sanksi apa yang dikenakan kepada pihak PT GDS apabila di sana ditemukan aktifitas setela pertemuan ini mengatakan, perlu dipahami bahwa sanksi yang paling berat adalah moral.

Oleh karenanya komitmen ini harus dipegang teguh oleh semua pihak, karena agenda ini akan dibawa ke DPRD Sumatera Utara untuk dibahas. Dan selanjutnya Banmus akan menjadwalkan keberangkatan legislatif ke Departemen Kehutanan. Dan pihak terkait seperti Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir dan Propinsi, Badan Lingkungan Hidup Samosir dan Propinsi diminta ikut serta, ujarnya

Komisi D DPRDSU Rekomendasi Perpanjangan Runway Bandara Binaka

 

Komisi D DPRD Sumut merekomendasikan kepada Pemprovsu maupun pemerintah pusat agar membantu pembiayaan perpanjangan runway (landasan terbang) pesawat di Bandar Udara Binaka, Kota Gunung Sitoli. Hal itu diperlukan demi percepatan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat di Kepulauan Nias khususnya Kota Gunung Sitoli.

Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja Komisi D DPRD Sumut ke Kota Gunung Sitoli, diterima Wali Kota Martinus Lase di Aula Kantor Pemko, kemarin. Kunker Komisi D DPRDSU dipimpin Ketua dan Wakil Ketua Komisi D DPRDSU, Guntur Manurung dan Sudirman Halawa, diikuti sejumlah anggota.

Di antaranya H Ajib Shah, Budiman P Nadapdap, H Marahalim Harahap, Analisman Zalukhu, Murni Elieser Verawaty Munthe, H Muhammad Nuh, Muhammad Nasir, Restu Sarumaha, dan Ramli.

Pada peninjauan landasan terbang Bandara Binaka, kalangan dewan mengaku kondisi runway tersebut cukup memprihatinkan bagi keselamatan pesawat. Sebab selain kurang lebar dan panjang, kondisi landasan terbang Bandara Binaka juga saat ini kondisi cukup kasar.

"Sangat terasa sekali tadi sewaktu pesawat mendarat sangat kasar, sehingga para penumpang sedikit histeris menjerit,"katanya.

Untuk itu, Ketua Komisi D dan Anggota Guntur Manurung dan Budiman P Nadapdap menyatakan mendukung perpanjangan runway Bandara Binaka Gunung Sitoli."Kita berharap Pemprovsu turut serta mengalokasikan dana untuk perpanjangan runway Bandara Binaka, minimal 500 meter lagi. Hal ini diperlukan ke depan, agar Bandara Binaka bisa dilandasi pesawat berbadan lebar seperti Boeing 737,"katanya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, perlunya perpanjangan landasan pacu di Bandara Binaka sebagai momentum awal percepatan pembangunan di Kepulauan Nias.

"Kita yakin, jika bandara dibenahi diikuti dengan pembenahan sarana infrastruktur lainnya di Kepulauan Nias khususnya Gunung Sitoli, cita-cita pembentukan Provinsi Kepulauan Nias akan segera terwujud,"kata Guntur dan Budiman.

Sebelumnya, Wali Kota Gunung Sitoli, Martinus Lase mengaku, pihaknya sangat berharap kepada pemerintah khususnya Pemprovsu agar membantu pembiayaan perpanjangan landasangan terbang hingga pembenahan sarana-prasarana infrastruktur Bandara Binaka. Sebab, bandara tersebut merupakan satu-satunya pintu masuk yang mudah dilalui jika daerah lain menuju seluruh penjuru Kepulauan Nias.

Menurut Martinus, mendesaknya dilakukan perpanjangan runway Bandara Binaka agar bisa dilandasi oleh pesawat berbadan besar seperti pesawat boing. Sebab, landasan terbang Bandara Binaka saat ini hanya bisa dilandasi pesawat berbadan kecil seperti Wings Air jenis ATR.

"Kita sudah beberapa kali bertemu dengan Menteri Perhubungan, yang menyatakan bersedia untuk memperpanjang landasan sehingga bisa menampung pesawat besar yang langsung dari Jakarta ke Kepulauan Nias.Untuk itu, kami juga berharap dukungan dari Pemprovsu,"kata wali kota.

Menanggapi pernyataan wali kotai, Anggota DPRDSU dari Fraksi Partai Demokrat, Marahalim Harahap minta kepada wali kota, agar meningkatkan komunikasinya dengan Pemprovsu dalam melobi realisasi prgram anggaran pembangunan di daerah.

Dia juga berharap wali kota bersama kepala daerah lainnya di Kepulauan Nias bersatu dalam melakukan lobi program pembangunan ke pemerintah di atasnya yakni Pemprovsu.

Kesatuan Bangso Batak Sedunia Calonkan Ir H. Tifatul SembiringPresiden RI 2014

Untuk priode mendatang ,kita usulkan agar Ir H.Tifatul Sembiring menjadi Presiden dan ini hendaknya didukung semua elemen Batak dimanapun berada .Hal ini dikatakan Ketua Umum Kesatuan Bangso Batak Sedunia (KBBD) Prof Drs Janter Siahaan SH kepada Ir Tifatul Sembiring dan disaksikan ratusan masyarakat dari berbagai elemen dan etnis dalam acara silahturahim yang diadakan diHotel Madani Medan jumat malam (22/2).Saat memberikan ulos ,Ketua Umum KBBD juga didampingi DR GR Sitnggang,Nihennen Sinulingga.Selain Tifatul Sembiring juga diberikan ulos kepada dua orang anggota DPR RI dan kepada salah seorang ustad

Siahaan mengajak semua orang batak tanpa membedakan agama ,agar menyetukan visi misi untuk mewujudkan pencalonan Presiden tersebut .Ucapan Ketua Umum KBBD mendapat aplosan dai hadirin sambil menyerukn horas horas

H.Tifaul sembiring didampingi salah seorang anggota DPR –RI bermarga Rambe dan anggota DPRD Sumut ,mengucapkan terimakasih atas pemberian ulos tersebut dan merasa kaget apakah saya sudah layak menjadi presiden ujarnya .Sebagai oleh-oleh Tifatul sembiring memberikan sebuah buku yang berjudul sepanjang jalan Dakwah TifatulSembiring.Tifatul yang kaya akan pantun dalam acara silahturahim tersebut mengajak agar mendukung program pemerintah

Acara silahturahim tersebut juga dihadiri masyarakat melayu ,masyarakat minang Aceh Sepakat sumut ,yayasan india muslim ,Forum masyarakat mandailing ,persatuan islam tionghoa,persadaan hindu masyarakat banjar ,batak muslim Indonesia (Ba)      

Warga Lingkungan 21 Kampung Baru Minta Kepling Dicopot

Warga Lingkungan 21 Kampung Baru Minta Kepling Dicopot

Medan / BNO- Sejumlah warga yang berdomisili di Lingkungan 21 Gang Perbatasan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimon mendesak dan meminta agar kepling nya secepatnya diganti. Pasalnya, masyarakat merasa oknum kepling tersebut kinerja nya "tidak bagus pada masyarakat dan tidak pernah mendengarkan keluhan warga serta mementingkan diri sendiri".

Selain itu, tidak peduli pada warga dan jarang mengikuti kegiatan masyarakat. Yang paling parahnya lagi jika ada warga yang meninggal dunia, maupun acara sunatan terlebih dalam acara kebersihan lingkungan pengurusan KTP, pengurusan beras raskin,acara israq mirad tak juga perduli. Menurut sumber di kampung itu, bahwa kepling tersebut hanya datang kekantor lurah ketika mengambil Honor saja.

Pernyataan keberatan warga atas kinerja oknum kepling tersebut telah disampaikann kepada lurah dan camat maimun. Bahkan 71 warga juga turut tanda tangani. Agar kepling Lingkungan 21 Gang Perbatasan kelurahan Kampung Baru dicopot dan segera diganti. Saat ditemui warga Lurah Kampung Baru Drs Doli Yusuf Hasibuan mengatakan kepada masyarakat bahwa dirinya tidak berani untuk mencopot kepling nya sendiri, pada mencopot kepling, lebih baik saya mengundurkan diri," ujar warga menirukan perkataan Lurah Kampung Baru.

Sedangkan Camat Medan Maimon Drs Amran Rambe s.sos ketika dikonfirmasi media online ini melalui hp mengatakan itu wewenang lurah," ujar Camat. Masyarakat Lingkungan 21 diwakili Danal mengatakan bila lurah Kampung Baru tidak bertindak untuk mencopot kepling nya, maka warga Lingkungan 21 Gg. Perbatasan akan mendatangi kantor Walikota Medan," tegas Danal.

Selain itu dalam waktu dekat warga Lingkungan 21 Gang Perbatasan akan mengadukan oknum Kepling Heri Susilo ke polisi karena diduga telah menuduh warga membuat surat palsu. "Kami akan buat pengaduan atas kasus ini," tegas Danal.(Red)

Ketua BPKN :Effendy Simbolon Jangan Asal Bicara Korupsi

Ketua BPKN :Effendy Simbolon Jangan Asal Bicara Korupsi

 

Ketua BPKN (Badan Penyelamat Kekayaan Negara )Prov Sumut Drs TR Girsang setelah membaca harian Analisa terbitan  27 November halaman 15 dengan judul “Cagubsu Effendy MS Simbolon ,30 persen APBN dan APBD dikorupsi “ maka kami menangapi .

Dalam rangka upaya bangsa indonesia untuk memberantas korupsi ,saudara effendy Simbolon menegeluarkan statemen bahwa korupsi di seluruh Indonesia dan Sumatera Utara sudah merajalela.

Sebagai calon Gubsu,kesempatan ini sudah menjadi bukti ,Apabila sdr Effendy Simbolon dapat dipilih rakyat sebagai Gubernur Sumatera Utara,maka beliau mampu memberantas korupsi tersebut ,shingga dana-dana APBN  dan APBD dapat dijamin tidak dikorupsi lagi

 

Sekarang timbul pertanyaan ,apakah statemen tersebut benar –benar ataun hanya sebagai “ thing are not they seem” (patamorgana)?perlu dikaji untuk dapat dirumuskan

Sebagai anggota DPR ,tentu beliau memiliki bukti-bukti tentang keterlibatan banyaknya pejabat Negara yang terlibat korupsi ,dan sekarang kenapa beliau tidak berani mengungkap dan melaporkan kepada yang berwajib selama ini dan andaikan apa yang dikatakan beliau salah,kenapa beliau kotori pilkada bersih.

Sebagai satu organisasi resmi Badan Penyelamat Kekayaan Negara Provinsi Sumatera Utara menyempaikan protes sejauh mana saudara Effendy Simbolon bertanggung jawab atas Statemen tersebut ,apakah itu statement pribadi ,Partai atau hanya sebagai calon gubsu ?

Kalau hanya 30%dari APBN 2011-2012 katakanlah Rp 1.700.000.000.000.000,- maka yang dikorupsi  Rp 550.000.000.000.000,-

Tolong dijelaskan siapa- siapa yang terlibat mengkorupsi dana –dana tersebut ,kalau beliau tidak sangup menjelaskan ,maka beliau telah menghakimin pejabat Negara dengan sangat keji dan kejam ,akan tetapi bila beliau ikut sebagai seorang calon Gubernur dalam pilkada Sumut ,harap dijelaskan siapa-siapa yang terlibat

Mungkin juga beliau sudah melanggar aturan kampanye terselubung dan ini perlu diperhatikan KPU Sumatera Utara

Mengingat tulisan Analisa diatas belum kami konfirmasi kepada Analisa ,maka kesempatan ini kami tanya,apakah tulisan ini karangan wartawan Analisa atau berita tersebut datang dari hasil suara Effendy Simbolon