Poldasu Gerebek Rumah Tempat Pengoplosan Gas Bersubsidi

 
Sebuah Rumah di Jalan Medan Batang  Kuis  Dusun III Kec Percut Sei Tuan Kabupaten  Deliserdang yang di ketahui di huni bernama Sutrisno (45) di gerebek Petugas Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Sumut  Jumat (23/8/2013) dan dari Rumah tersebut petugas berhasil  mengamankan ratusan tabung gas ukuran 3 Kg, 15 Kg dan 41 Kg.

Informasi yang di kumpulkan Wartawan  media ini, Pengerebekan di Rumah Sutrisno oleh petugas Poldasu karna adanya Informasi Masyarakat bahwa di Rumah Sutrisno ada memiliki usaha  pengoplosan gas bersubsidi ke non-subsidi.

 Kasubdit I/Indag Ditreskrimsus  Polda Sumut, Kompol Frido Situmorang mengatakan Petugas berhasil mengungkap praktek pengoplosan Gas dan juga  mengamankan seorang  tersangka bernama Sutrisno beserta barang bukti berupa, , karet tabung 3 kg, segel plastik 15 kg dengan merek PT. Multi Prima Perkasa, pisau, pahat, sling penyambung, serta tabung yang telah disegel PT Dirgantara Deli Trans Jalan Medan Batang Kuis segel kawat timah bekas segel subsidi,"

Lanjudnya,Kita juga menemukan barang bukti lainnya berupa tabung 3 Kg sebanyak 94 buah dan 68 tabung yang bersegel PT Dirgantara Deli Trans Jl Medan Batang Kuis. timbangan, selang alur, alat pemanas tabung, regulator, kompor gas, obeng, tang, kunci pas, skrap, tabung 41 Kg sebanyak 34 tabung dan 6 diantaranya berisi. serta, 117 tabung ukuran 15 Kg yang telah diisi gas dari hasil pemindahan gas tabung 3 kg.
 

Dalam kasus ini akibat perbuatannya tersangka, dijerat Pasal 53 huruf (b),(c) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dan atau Pasal 24 UU RI No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian dan atau Pasal 62 UU RI No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen,”Terang Situmorang,(EL)

Cegah Amuk Massa dan Anarkisme

 
Amuk massa merupakan hal yang esensial karena tindakan amuk massa menggambarkan masyarakat tidak puas akan suatu keadaan sehingga pemerintah khususnya pemerintah daerah harus bermusyawarah atau berkolaborasi dengan masyarakat guna pencegahan amuk massa yang bisa berujung pada anarkisme.
Demikian salah satu kesimpulan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) kabupaten dan kota se Sumut yang dibuka Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST diwakili Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP yang berlangsung dua hari, Jumat dan Sabtu (12-13/4) di Hotel Niagara Parapat.

Forum bertajuk “Bisakah Amuk Massa dan Anarkisme Dicegah ?” tersebut menghadirkan sejumlah narasumber selain Eddy Syofian juga Wadir Intelkam Poldasu AKBP Ponidi, Prof Dr Irmawati Psikolog (Dekan Fakultas Psikologi USU), Kol Purn H Nurdin Sulistyo SSos (Ketua FKDM Sumatera Utara), Kabinda Sumut, Drs Ansar Yamamah MA (Dosen Fakultas Syariah IAIN Sumut/Ketua Pusat Kajian Deradikalisasi IAINSU), H Syofian Harahap (tokoh pers) dan Dina Lumbantobing (Aktifis Perempuan/Pegiat Ornop).

Pertemuan Bahas 800 Ha Hutan di Tele Kab. Samosir “Panas”

 

Komisi A DPRD Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Samosir, Jumat (12/4) menyikapi semakin memanasnya tuntutan masyarakat menuntut Pemkab Samosir mencabut segala izin PT Gorga Duma Sari di APL Tele, seluas 800 hektar.

Pertemuan dengan Komisi A DPRD Sumut dengan Pemkab Samosir, managemen PT GDS dan Forum Pesona sebagai perwakilan masyarakat yang menggelar aksi demo menentang penebangan hutan beberapa hari lalu, di Ruang Rapat Kantor Bupati Jalan Rianiate Pangururan sempat memanas.

Pada sambutannya Sekdakab Samosir Hatorangan Simarmata mengharapkan semua stake holder yang hadir pada pertemuan itu, tetap saling menghargai dengan sudut pandang positif dalam penyampaian pendapat, dalam bentuk apapun itu.

Ketua Komisi A Oloan Simbolon didampingi Syamsul Hilal, Arifin Nainggolan, Alamsyah Hamdani, Amsal Nasution, Washington Pane, Hasbullah Hadi, Fitri dan Megalia, meminta penjelasan sesungguhnya dari Pemkab Samosir melalui satuan kerja terkait dan aspirasi masyarakat melalui Forum Pesona.

Saat penyampaian pendapat sempat terjadi ketegangan, ketika Dirut PT GDS Jonni Sihotang memberi penjelasan terkait operasional perusahaannya, yang langsung ditanggapi Fernando Sitanggang sebagai perwakilan masyarakat yang keberatan dengan aktifitas penebangan di hutan Tele.

Keduanya sempat adu mulut dengan tingkat emosi yang suhunya semakin tinggi, namun Ketua Komisi A Oloan Simbolon meredakan suasana, dengan mengatakan tetap memegang etika, karena agenda rapat harus melalui pimpinan rapat demi keterteban.

Setelah mendengar aspirasi dari seluruh peserta rapat, termasuk berbagai pertanyaan anggota Komisi A kepada perwakilan masyarakat dan para pemangku kebijakan di Samosir, Ketua Komisi A Oloan Simbolon menentukan hasil rapat.

Kesepakatan ditentukan dengan “melanjutkan” penghentian sementara aktifitas PT Gorga Duma Sari di APL Tele, sampai mekanisme terbitnya IPK di lokasi dimaksud dikoordinasikan dengan Departemen Kehutanan di Jakarta.

Oloan yang ditanya wartawan, tentang sanksi apa yang dikenakan kepada pihak PT GDS apabila di sana ditemukan aktifitas setela pertemuan ini mengatakan, perlu dipahami bahwa sanksi yang paling berat adalah moral.

Oleh karenanya komitmen ini harus dipegang teguh oleh semua pihak, karena agenda ini akan dibawa ke DPRD Sumatera Utara untuk dibahas. Dan selanjutnya Banmus akan menjadwalkan keberangkatan legislatif ke Departemen Kehutanan. Dan pihak terkait seperti Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir dan Propinsi, Badan Lingkungan Hidup Samosir dan Propinsi diminta ikut serta, ujarnya

Komisi D DPRDSU Rekomendasi Perpanjangan Runway Bandara Binaka

 

Komisi D DPRD Sumut merekomendasikan kepada Pemprovsu maupun pemerintah pusat agar membantu pembiayaan perpanjangan runway (landasan terbang) pesawat di Bandar Udara Binaka, Kota Gunung Sitoli. Hal itu diperlukan demi percepatan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat di Kepulauan Nias khususnya Kota Gunung Sitoli.

Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja Komisi D DPRD Sumut ke Kota Gunung Sitoli, diterima Wali Kota Martinus Lase di Aula Kantor Pemko, kemarin. Kunker Komisi D DPRDSU dipimpin Ketua dan Wakil Ketua Komisi D DPRDSU, Guntur Manurung dan Sudirman Halawa, diikuti sejumlah anggota.

Di antaranya H Ajib Shah, Budiman P Nadapdap, H Marahalim Harahap, Analisman Zalukhu, Murni Elieser Verawaty Munthe, H Muhammad Nuh, Muhammad Nasir, Restu Sarumaha, dan Ramli.

Pada peninjauan landasan terbang Bandara Binaka, kalangan dewan mengaku kondisi runway tersebut cukup memprihatinkan bagi keselamatan pesawat. Sebab selain kurang lebar dan panjang, kondisi landasan terbang Bandara Binaka juga saat ini kondisi cukup kasar.

"Sangat terasa sekali tadi sewaktu pesawat mendarat sangat kasar, sehingga para penumpang sedikit histeris menjerit,"katanya.

Untuk itu, Ketua Komisi D dan Anggota Guntur Manurung dan Budiman P Nadapdap menyatakan mendukung perpanjangan runway Bandara Binaka Gunung Sitoli."Kita berharap Pemprovsu turut serta mengalokasikan dana untuk perpanjangan runway Bandara Binaka, minimal 500 meter lagi. Hal ini diperlukan ke depan, agar Bandara Binaka bisa dilandasi pesawat berbadan lebar seperti Boeing 737,"katanya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, perlunya perpanjangan landasan pacu di Bandara Binaka sebagai momentum awal percepatan pembangunan di Kepulauan Nias.

"Kita yakin, jika bandara dibenahi diikuti dengan pembenahan sarana infrastruktur lainnya di Kepulauan Nias khususnya Gunung Sitoli, cita-cita pembentukan Provinsi Kepulauan Nias akan segera terwujud,"kata Guntur dan Budiman.

Sebelumnya, Wali Kota Gunung Sitoli, Martinus Lase mengaku, pihaknya sangat berharap kepada pemerintah khususnya Pemprovsu agar membantu pembiayaan perpanjangan landasangan terbang hingga pembenahan sarana-prasarana infrastruktur Bandara Binaka. Sebab, bandara tersebut merupakan satu-satunya pintu masuk yang mudah dilalui jika daerah lain menuju seluruh penjuru Kepulauan Nias.

Menurut Martinus, mendesaknya dilakukan perpanjangan runway Bandara Binaka agar bisa dilandasi oleh pesawat berbadan besar seperti pesawat boing. Sebab, landasan terbang Bandara Binaka saat ini hanya bisa dilandasi pesawat berbadan kecil seperti Wings Air jenis ATR.

"Kita sudah beberapa kali bertemu dengan Menteri Perhubungan, yang menyatakan bersedia untuk memperpanjang landasan sehingga bisa menampung pesawat besar yang langsung dari Jakarta ke Kepulauan Nias.Untuk itu, kami juga berharap dukungan dari Pemprovsu,"kata wali kota.

Menanggapi pernyataan wali kotai, Anggota DPRDSU dari Fraksi Partai Demokrat, Marahalim Harahap minta kepada wali kota, agar meningkatkan komunikasinya dengan Pemprovsu dalam melobi realisasi prgram anggaran pembangunan di daerah.

Dia juga berharap wali kota bersama kepala daerah lainnya di Kepulauan Nias bersatu dalam melakukan lobi program pembangunan ke pemerintah di atasnya yakni Pemprovsu.

Kesatuan Bangso Batak Sedunia Calonkan Ir H. Tifatul SembiringPresiden RI 2014

Untuk priode mendatang ,kita usulkan agar Ir H.Tifatul Sembiring menjadi Presiden dan ini hendaknya didukung semua elemen Batak dimanapun berada .Hal ini dikatakan Ketua Umum Kesatuan Bangso Batak Sedunia (KBBD) Prof Drs Janter Siahaan SH kepada Ir Tifatul Sembiring dan disaksikan ratusan masyarakat dari berbagai elemen dan etnis dalam acara silahturahim yang diadakan diHotel Madani Medan jumat malam (22/2).Saat memberikan ulos ,Ketua Umum KBBD juga didampingi DR GR Sitnggang,Nihennen Sinulingga.Selain Tifatul Sembiring juga diberikan ulos kepada dua orang anggota DPR RI dan kepada salah seorang ustad

Siahaan mengajak semua orang batak tanpa membedakan agama ,agar menyetukan visi misi untuk mewujudkan pencalonan Presiden tersebut .Ucapan Ketua Umum KBBD mendapat aplosan dai hadirin sambil menyerukn horas horas

H.Tifaul sembiring didampingi salah seorang anggota DPR –RI bermarga Rambe dan anggota DPRD Sumut ,mengucapkan terimakasih atas pemberian ulos tersebut dan merasa kaget apakah saya sudah layak menjadi presiden ujarnya .Sebagai oleh-oleh Tifatul sembiring memberikan sebuah buku yang berjudul sepanjang jalan Dakwah TifatulSembiring.Tifatul yang kaya akan pantun dalam acara silahturahim tersebut mengajak agar mendukung program pemerintah

Acara silahturahim tersebut juga dihadiri masyarakat melayu ,masyarakat minang Aceh Sepakat sumut ,yayasan india muslim ,Forum masyarakat mandailing ,persatuan islam tionghoa,persadaan hindu masyarakat banjar ,batak muslim Indonesia (Ba)