Di PTPN 4 Ada proyek dikerjakan dengan tanda tangan palsu

 

 Medan(GD)
Sebuah keanehan atau keganjilan bila tanda-tangan seorang Direksi disebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipalsukan terkait beberapa proyek pekerjaan di BUMN itu tapi tidak dilaporkan oleh si Direksi kepada pihak berwenang. Apalagi pemalsuan itu terkait soal proyek sekitar Rp 3,2 miliar. Dan yang membuat semakin aneh, pada akhirnya yang mengadu ke pihak kepolisian adalah pekerja yang telah dirugikan oleh BUMN itu.

Hal ini terjadi di PT Perkebunan Nusantara (Persero) 4 (PTPN4) dimana pada bulan Agustus 2014, Amru Hasibuan, mendapat proyek pekerjaan sebanyak empat paket dari adik Erwin Nasution, Direktur Utama PTPN 4, yang dikenal dengan panggilan Pak Ecen. Untuk modal pekerjaan ini, Amru Hasibuan mengajukan pinjaman ke Bank Sumut dimana pada bulan November 2014 pinjaman akan dicairkan dengan menganggunkan aset berupa surat tanah milik Donax Farabian Silalahi. Namun karena surat tanah Donax pada saat itu hilang, pinjaman tidak jadi dicairkan Bank Sumut.

Pernyataan ini diungkap oleh Tongam Siregar, Ketua LSM SAKTI Sumut, yang mengaku sebagai pendamping Muhammad Yusuf, pekerja yang telah melaporkan Donax Farabian Silalahi ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) dengan Surat Tanda Terima Lapor Polisi nomor STTLP/935/VII/2016/SPKT"II" tanggal 20 Juli 2016, kepada media, di Medan, Kamis (22/09/2016) lalu.

Selain itu, Tongam juga mengancam kalau hal ini tidak diselesaikan oleh PTPN IV, organisasinya akan mendemo kantor pusat PTPN IV.

Tatkala permasalahan ini dikonfirmasi kepada Sahrul Siregar, Humas PTPN IV, melalui ponselnya, ia menyebut kalau PTPN IV tidak punya masalah dengan orang yang telah membuat pengaduan itu. "PTPN IV tidak punya masalah dengan mereka. Silahkan saja mereka demo bang. Kami juga sudah diperiksa Poldasu terkait pengaduan itu", jawab Sahrul.

Ketika disinggung soal tidak adanya pengaduan balik dari PTPN IV apalagi yang dipalsukan adalah tanda-tangan Direktur Produksi, Ahmad Haslan Saragih, dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan Akta Addendum pekerjaan, Sahrul mengatakan bahwa semuanya itu sudah disampaikan dalam berita pemeriksaan Ahmad Haslan Saragih, saat diperiksa di Poldasu.

Terpisah, ketika hal ini dikonfirmasi kepada Ahmad Haslan Saragih melalui ponselnya, ia mengaku kalau dirinya telah diperiksa oleh Poldasu terkait adanya pengaduan Yusuf, pelaksana pekerjaan proyek. "Saya sudah memberikan keterangan beberapa waktu lalu di Poldasu terkait masalah ini. Semuanya sudah saya sampaikan. Sekarang masalahnya sudah ditangani oleh hukum. Kalau mau lebih jelasnya, hubungi saja Kabag Hukum PTPN IV. Dian anti bias menjelaskan masalah ini", jawab Ahmad Haslan.

Saat hasil konfirmasi ini disampaikan kepada Sahrul, ia berjanji untuk mempertemukan dengan Kabag Hukum PTPN IV di hari Selasa (27/09/2016). "Di PTPN IV kan media hanya diperbolehkan bertamu hanya hari Selasa dan Kamis bang. Selasa saja nanti abang datang biar saya pertemukan", ucap Sahrul berjanji.

Tapi ketika ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (27/09/2016) sore, Sahrul berkilah dengan mengatakan kalau Kabag Hukum PTPN IV sedang cuti. "Kabag Hukum sedang cuti bang. Dan lagi pula, semua informasi yang akan disampaikan kepada publik, harus melalui Humas. Dan saya sebagai Humas sudah menjelaskan bahwa tidak ada masalah PTPN IV dengan pengadu. Pengaduan itu adalah urusan si pengadu dengan yang diadukannya", ujar Sahrul.

Saat disampaikan kepada Sahrul soal yang mau dikonfirmasi adalah tentang tidak adanya pengaduan yang dilakukan oleh PTPN IV, terutama oleh Ahmad Haslan Saragih, sebagai orang yang tanda-tangannya dipalsukan, dengan enteng Sahrul menjawab kalau tidak ada kerugian PTPN IV dalam pekerjaan itu. "Tidak ada kerugian perusahaan disitu. Lagipula, untuk apa diadukan, yang bersoal itu kan mereka", katanya.

Disinggung soal adanya permainan di dalam PTPN IV terkait proyek pekerjaan yang dikerjakan Yusuf, Sahrul membantahnya. "Memang kerjaan itu diberikan kepada Amru Hasibuan. Kalau memang pekerjaan itu dari adik Dirut, ya saya tidak tahu", kilahnya lagi (saman)

LSM Nusantara Coroption Watch :Maruli Siahan Layak Pimpin Sumatera Utara

 

Medan (GDO)

Ketua Lsm  " Nusantara Coroption Watch" Romano Akri Lubis  sangat berharap Sosok Saudara Maruli Siahaan,sosok  penegak hukum, merupakan figur yang sudah layak ikut meramaikan busra calon  Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2018 mendatang.

“Sebagai Perwira menengah dengan pangkat AKBP, nama Maruli Siahaan cukup dikenal aktif di Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus di Polda Sumut, layak menjadi pertimbangan masyarakat Sumatera Utara sebagai kandidat calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2018 mendatang,” .
  Menurut Bapak Romano Akri Lubis kalau Maruli Siahaan bersedia maju Calon Gubsu karena  akan memperoleh dukungan dari masyarakat Sumatera Utara. “Pasalnya,pusaran kasus korupsi,terus melanda petinggi provsu selama ini  sebagai Perwira Polisi, AKBP Maruli Siahaan akan mampu memberantas berbagai tindak kejahatan,” ujarnya.
“Sebagai sosok berjiwa nasionalisme yang tinggi dan memiliki daya juang. Saya kira sosok teruji, rendah hati, cerdas dan tegas. Tidak hanya tahan uji, tapi juga tahan puji. Semoga Bang Maruli, berkenan memimpin Sumatera Utara, sehingga terjadi perubahan di pemerintahan dan ditengah-tengah masyarakat,”(deno)

Djan Faridz Minta PPP Sumut Tetap Solid

Medan(Gudang Data)
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H Djan Faridz menyatakan, Muktamar VIII di Asrama Haji Pondok Gede sebagai muktamar ilegal. Karenanya dia meminta PPP di Sumatera Utara (Sumut) tetap solid, istiqamah, dan tetap berjalan mempersiapkan diri menghadapi pilkada serentak, verifikasi parpol 2017, dan Pemilu 2019.
“Muktamar islah di Asrama Haji Pondok Gede tu bukan Muktamar PPP, karena landasan hukumnya tidak jelas. Sebab berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 601, Ketum PPP itu adalah Djan Faridz dan Sekjen Dimyati Natakusumah,” kata Djan Faridz saat menyampaikan arahan melalui telepon pada Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) PPP Sumut, di Hotel Garuda Plaza, Medan, Sabtu (9/4).
Rapimwil dihadiri Ketua DPW PPP Sumut Aswan Jaya SH MKomI, Sekretaris Parulian Siregar MA, Bendahara M Syafii Sitorus, Wakil Ketua Dtm Abu Hasan Maturidi SH, H Makmur Ritonga, Alfi Syahrin MIKom, Wakil Sekretaris Ridwan Asnawi ST, Budiman Tanjung, Sulaiman Suhdi, dan pengurus DPW lainnya, serta Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Sumut.
Terkait dukungan pemerintah dengan kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri di Asrama Haji Pondok Gede, menurut Djan sikap itu akan memelihara konflik PPP.
Sedangkan ketidakinginan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengesahkan PPP yang telah dimenangkan MA, dinilai sebagai kepentingan untuk menghancurkan partai Islam di Indonesia.
“Menteri Hukum dan HAM sedang menghadang parpol Islam untuk solid, berkembang, dan bersatu serta kuat untuk memenangkan Pemilu 2019,” tandas Djan.
Soal kehadiran Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair (Mbah Moen) di Pondok Gede, menurut Djan semata-mata menjaga hubungan silaturahmi dengan Presiden Jokowi. Sedangkan sikap Suryadharma Ali (SDA) yang disebut menyetujui Muktamar VIII, harus dipahami posisi SDA yang sedang tertekan atau ditekan.
“Komunikasi terakhir saya dengan Pak SDA, dia tidak setuju dengan Muktamar Pondok Gede, karena hati dan sikap dia tetap mengakui hasil Muktamar VIII di Hotel Grand Sahid, Jakarta, 2 November 2014 dengan Ketum Djan Faridz dan Sekjen Dimyati,” kata Faridz melalui telepon yang diperdengarkan melalui pengeras suara kepada peserta Rapimwil Sumut.
Sementara itu Aswan Jaya mengatakan, rapimwil ini sebagai arena konsolidasi PPP di bawah naungan putusan MA 601 untuk melihat PPP Sumut apakah solid atau tidak. Ternyata semua pengurus DPW dan DPC PPP di Sumut di bawah pimpinan Djan Faridz masih menyatakan tetap solid dan isitiqamah.
“Dalam rapimwil ini semua menyatakan tetap solid, karena semua yakin, putusan MA nomor 601 cukup kuat dan Allah akan meridoi orang-orang yang memperperjuangkan kebenaran,” kata Aswan Jaya.
Dalam rapimwil yang berlangsung sehari itu, kata Aswan, telah dirumuskan langkah-langkan persiapan menghadapi pilkada di Kota Tebing Tinggi dan Tapanuli Tengah, menghadapi verifikasi parpol tahun 2017 dan Pemilu 2019.
Selain itu, rapimwil juga merumuskan formulasi membangun partai mulai dari tingkat DPC, PAC hingga ranting. “Di sini kami membahas program 100 KTA per kecamatan, sebagai salah satu syarat verifikasi parpol,” tuturnya.
Abu Hasan Maturidi menambahkan, PPP Sumut sangat kompak dan siap sampai titik akhir memperjuangkan kebenaran yang telah dikangkangi pemerintah. “PPP Sumut tidak pernah ragu mempertahankan kebenaran. Itu terlihat dengan kekompakan pada rapimwil, semua sepakat siap berjuang menegakkan kebenaran sesuai dengan putusan MA,” tandas mantan Anggota DPRD Sumut ini.
Sedang Parulian Siregar menjelaskan, dalam rapimwil juga dirumuskan sikap politik eksternal PPP, diantaranya meminta Pemprovsu konsentrasi membangun kepentingan masyarakat, apalagi gubernur sudah definitif, tinggal menunggu tanda tangan Presiden.
“Pemprovsu jangan lagi menunda-nunda pekerjaan yang sudah lama tertunda akibat kasus hukum. Karenanya diminta Pemprovsu bersama pemerintah kabupaten/kota kembali inovatif dan produktif membangun Sumut,” kata Parulian. (upi)

LSM Kebenaran Untuk Rakyat :Polsek Patumbak Tangkap Lepas Pemakai Narkoba Kepala UPT Simalungun Dinas Bina Marga Sumut

 
Kompol Wilson Pasaribu 

Medan-(Gudang Data)

Firdaus Prabowo Bsc Ketua LSM Kebenaran Untuk Rakyat sangat heran mengenai menegenai tangkap lepas yang dilakukan kapolsek patumbak yang sat ini dipimpim kompol Wilson Bugner Pasaribu ,yang menangkap kepala UPT (Unit Pelayanan Tenik)Kab Simalungun ,di Dinas Bina Marga Sumut Habson Sauli Kifli st yang katanya ditangkap (3/4)Di Hotel Hermes Place Medan bersama bersama seorang teman wanitanya dan dilepas hari yang sama .

Padahal menurut kapolsek Wilson Pasaribu sudah lama mengenal dengan Habson Sauli Kifli st semasa bertugas disimalungun .Dan Wilson Pasaribu sudah menargetkan oknum Ka Upt Bina Marga Propsu tersebut.Berarti Wilson Pasaribu sudah tau Habson Sauli Kifli sering lakukan pesta narkoba .

Ada informasi beredar sat penagkapan Habson Sauli Kifli sedang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu pada penagkapan tersebut terdapat satu buah bong,ada sisa sabu sabu dikaca firilek dikamarnya .Dan pengakuan Habson Sauli Kifli dia konsumsi narkoba karena suntuk menghadapi pekerjaan .Sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak beberapa bulan terakhir .Ya,itulah kerja polisi sekarang ini .Dia bias menagkap diapula bias melepaskan tanpa melalui pengadilan ujar Firdaus.(glora) 

Dandim Makassar Terlibat Sabu Dihotel Hotel D'Maleo

 Komandan Kodim (Dandim) 1408/BS, Makassar, Kolonel Infanteri Jefry Oktavian Rotti. 
Makasar (GD)
Penangkapan Dandim 1408/BS Makassar Kolonel Inf Jefri Oktavian Rotty saat pesta sabu, cukup mengejutkan semua pihak, termasuk anak buahnya di Markas Kodim 1408/BS Makassar.
Bagaimana tidak, pada  Selasa (22/3/2016) pagi lalu, Dandim 1408/BS Makassar Kolonel Inf Jefri Oktavian Rotty memimpin pelaksaan tes urine terhadap seluruh anak buahnya serta PNS di Kodim Makassar.Seperti yang dikutip dari website Kodim Makassar, saat itu Dandim Makassar mengaku tes urine tersebut dalam rangka pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dandim Makasssar mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah TNI AD agar jangan ada prajurit TNI terlibat narkoba, khususnya anggota Kodim 1408/BS atau masuk jaringan pengguna barang haram ini.

Dandim Makassar juga sangat tidak mengharapkan ada anggotanya yang terlibat maupun positif menggunakan narkoba. Sebagai langkah antisipasi, Dandim 1408/BS/Kasdim mengadakan tes urine secara mendadak dan diapelkan luar biasa terhadap semua personil Kodim 1408/BS, baik perwira, bintara maupun tamtama serta PNS jajarannya.
“Yang terbukti terlibat narkoba, tidak ada ampun. Tidak ada kata maaf dan akan dipecat dari dinas keprajuritan TNI,” tegasnya saat itu.
Lalu bagaimana kalau Dandim 1408/BS Makassar Kolonel Inf Jefri Oktavian Rotty sendiri yang ditangkap nyabu?